Pembahasan mengenai kriteria wapres ideal mengemuka di kalangan partai politik menyusul kekosongan jabatan wakil presiden. Para pimpinan fraksi dan partai politik sepakat agar pengisian posisi tersebut dapat berjalan dengan kondusif dan cepat tanpa kegaduhan.
Pentingnya Percepatan Pengisian Jabatan
Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman mengatakan, kekosongan jabatan wapres tidak boleh berlangsung terlalu lama meskipun konstitusi memberikan waktu hingga 60 hari kepada MPR untuk memilih pengganti.
"Jadi memang kalau semangat di kawan-kawan yang saya komunikasi lintas fraksi MPR, kita semua inginnya istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, tidak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini tidak boleh terlalu lama dikosongkan, ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, percepatan pengisian jabatan tersebut diperlukan agar Presiden Prabowo dapat kembali membagi tugas pemerintahan dengan wakil presiden. Menurut dia, selama ini Prabowo dan Gibran memiliki pembagian tugas, termasuk dalam kegiatan kunjungan ke sejumlah daerah.
"Beliau juga berbagi tugas itu dengan Pak Gibran kemarin, ada beberapa hal yang dilaksanakan oleh Pak Gibran ya, pergi ke daerah-daerah, beberapa daerah dan lain sebagainya," katanya.
Selain itu, Prabowo memiliki sejumlah agenda nasional dan internasional yang membutuhkan dukungan dalam menjalankan pemerintahan.
Sikap Partai Golkar dan Kriteria Wapres Ideal
Partai Golkar memberikan keleluasaan penuh kepada Presiden Prabowo untuk menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Prabowo merupakan pihak yang paling memahami sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk mengisi posisi wapres.
"Saya kira kita harus memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk mencari sosok yang memiliki chemistry sangat kuat dengan Pak Prabowo," kata Doli kepada wartawan, Jumat.
Menurut Doli, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat global maupun domestik. Oleh karena itu, hubungan antara presiden dan wakil presiden harus menjadi simbol persatuan serta sinergi dalam pemerintahan.
"Untuk itu, simbolnya harus dimulai dari wujud Dwi-Tunggal Presiden dan Wakil Presiden," ungkapnya. Meski menyerahkan keputusan kepada Prabowo, Golkar menyampaikan sejumlah kriteria bagi calon pendamping presiden.
Pertama, sosok tersebut harus memiliki visi, misi, sikap, paradigma berpikir, dan kebijakan yang sejalan dengan Prabowo. Kedua, calon wapres harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial serta dikenal luas di lingkungan politik maupun masyarakat.
Ketiga, sosok tersebut harus mempunyai kemampuan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan sesuai arahan presiden.
Doli menilai, pengalaman dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bekal penting bagi presiden untuk menentukan figur yang paling tepat.
"Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo lah yang paling tahu siapa tokoh itu.
Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau," kata dia.
Pandangan Partai Nasdem
Partai Nasdem juga memilih tidak mengusulkan kadernya untuk menjadi pendamping Prabowo.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, sosok pengganti Gibran harus memiliki kapasitas intelektual dan wawasan internasional yang memadai.
"Yang penting orangnya harus cerdas, berwawasan global dan kompatibel dengan presiden," kata Hermawi kepada wartawan, Jumat. Hermawi menegaskan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wapres kepada Prabowo.
Menurut dia, kewenangan mengusulkan calon wapres dalam kondisi tersebut memang berada di tangan presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Keselarasan pandangan antarpartai politik ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung efektivitas roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kedepan.
