Partai Amanat Nasional menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan cawapres pengganti Gibran melalui mekanisme koalisi pemerintahan.
Sikap PAN dan Kriteria Figur Cawapres Pengganti Gibran
Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi, menjelaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada mekanisme koalisi yang dipimpin oleh kepala negara. Menurutnya, segala bentuk keputusan yang diambil secara kolektif kolegial di bawah komando presiden akan diterima dengan baik oleh internal partai.
PAN mengikuti keputusan koalisi partai pemerintah. Apapun yang diputuskan secara kolektif kolegial, di bawah komando pemimpin koalisi, Pak Presiden Prabowo Subianto, PAN menerima dan setuju, kata Viva Yoga kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Selain menyerahkan kewenangan kepada pimpinan koalisi, Viva Yoga juga memaparkan kriteria ideal untuk posisi tersebut.
Pihaknya berharap figur tersebut memiliki keselarasan visi, mampu mengeksekusi program di lapangan, berpengalaman dalam bidang pemerintahan, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.
Tentunya, PAN berharap agar figur calon Wapres itu dapat senada dan seirama dengan presiden, dapat membantu secara konseptual dan pelaksanaan program di lapangan, seorang yang telah berpengalaman dalam ilmu pemerintahan, dan berjiwa nasionalis, ujarnya.
Kewenangan Presiden dan Mekanisme Konstitusi
Sementara itu, Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa kepala negara memiliki hak prerogatif penuh untuk mengajukan dua nama pengganti ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Meskipun demikian, komunikasi dengan partai koalisi tetap menjadi bagian dari prosedur yang diatur dalam undang-undang. Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu.
Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa.
Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi, kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menambahkan, waktu pasti pelaksanaan pertemuan antara presiden dan pimpinan partai koalisi belum dapat dipastikan. Kendati demikian, sinyal kuat mengenai adanya konsultasi tersebut telah disampaikan langsung oleh kepala negara.
Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, "Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya". Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau, ujarnya.
Pengisian kursi kepemimpinan ini sendiri merujuk pada ketentuan UUD 1945 setelah Gibran secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dengan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pihak MPR, di mana proses transisi harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 hari.
